Buku yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini berisi mengenai aspek-aspek hukum kepailitan mulai dan teori hukum kepailitan, pengaturan kepailitan di dalam hukum…
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh pengadilan negeri yang merupakan bagian dari peradilan umum sebagaiman…
Permohonan Pernyataan Pailit diatur dalam Bab Kesatu Peraturan Kepailitan yaitu dalam pasal 1 sampai dengan pasal 211 Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor: 1 Tahun 1998 tenta…
Buku berjudul “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan” ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya yang terbit pada 2002. Secara substantif buku ini me…
Lembaga Kepailitan berperan sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian utang-piutang secara cepat adil dan transparan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih ada kekurangsempurnaan pada lemba…
Peraturan Kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1906 dengan lahirnya Faillissementsverordening. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya Unda…
Kurator adalah orang perorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.…
Sebagai konsekuensi kami dalam penerbitan buku Yurisprudensi Kepailitan, kami hadirkan kembali himpunan putusan-putusan perkara kepailitan kehadapan pembaca. Buku yang berjudul Yurisprudensi Kepail…
Buku ini memfokuskan pada persoalan tanggung jawab direksi (sebagai organ) maupun setiap anggota direksi (dalam organ direksi) dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perseroan, khususnya yang b…
Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nom…