Kepailitan & PKPU Edisi Revisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6282-04-0

Deskripsi Fisik

viii + 328 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 TIM k

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perub…

Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian Nasional, dan menimbulkan kesulitan yang…

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

88 hlm.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 IND p

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Kepailitan & Peraturan Pemerintah Pen…

Sebagaimana diketahui, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissement Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 …

Undang-Undang Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979964206x

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 IND u

Undang-undang kepailitan: UU No.4 th 1998, Perpu No.1 th.1998, Staatblad 1905…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 IND u

Pedoman Menangani Perkara Kepailitan

Perkara kepailitan dalam dunia bisnis bukanlah isu baru, Indonesia, perkara kepailitan telah diatur dalam UU tersebut hingga penghujung tahun 2002,rnmasih banyak kontroversi yang muncul dari pelaks…

Ketentuan dan Dokumentasi Hukum di Pengadilan Niaga dan Kurator Serta Pengurus

Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan maka telah digelar sekitar 31 perkara kepailitan pada tahun 1998…

BANKRUPTCY

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii + 27,7 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 MAC b

Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kurator adalah orang perorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.…