Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh pengadilan negeri yang merupakan bagian dari peradilan umum sebagaiman…
Permohonan Pernyataan Pailit diatur dalam Bab Kesatu Peraturan Kepailitan yaitu dalam pasal 1 sampai dengan pasal 211 Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor: 1 Tahun 1998 tenta…
Lembaga Kepailitan berperan sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian utang-piutang secara cepat adil dan transparan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih ada kekurangsempurnaan pada lemba…
Sebagai konsekuensi kami dalam penerbitan buku Yurisprudensi Kepailitan, kami hadirkan kembali himpunan putusan-putusan perkara kepailitan kehadapan pembaca. Buku yang berjudul Yurisprudensi Kepail…