This book has been in print for more than ten years; its first edition being published in 1995, followed by its second edition in early 2002. Since then, and during the last few years in particular…
Permohonan Pernyataan Pailit diatur dalam Bab Kesatu Peraturan Kepailitan yaitu dalam pasal 1 sampai dengan pasal 211 Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor: 1 Tahun 1998 tenta…
Buku Himpunan Putusan-putusan Pengadilan'`Niaga Dalam Perkara Kepailitan, Jiiid 21 (Oktober s/d Desember 2005) yang dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa melengkapi terbitan Himpunan Putusan-putusan P…
Buku berjudul “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan” ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya yang terbit pada 2002. Secara substantif buku ini me…
Lembaga Kepailitan berperan sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian utang-piutang secara cepat adil dan transparan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih ada kekurangsempurnaan pada lemba…
Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan maka telah digelar sekitar 31 perkara kepailitan pada tahun 1998…
Peraturan Kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1906 dengan lahirnya Faillissementsverordening. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya Unda…
Sejak tahun 1998, dengan keluarnya Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang tentang Kepailitan (yang sekarang telah menjadi undang-undang), dan dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka prak…
Buku ini mengeksplorasi persoalan umum dan khusus menurut hukum yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik yang ingin mengubah diri menjadi masyarakat informasi. Buku ini dibagi menjadi lima bagian. …