Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan maka telah digelar sekitar 31 perkara kepailitan pada tahun 1998…
Kurator adalah orang perorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.…
Sejak tahun 1998, dengan keluarnya Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang tentang Kepailitan (yang sekarang telah menjadi undang-undang), dan dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka prak…
Buku ini membahas secara khusus aspek-aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduany…
Peraturan Kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1906 dengan lahirnya Faillissementsverordening. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya Unda…
Dalam melakukan transaksi utang piutang, pihak kreditur selalu menghendaki adanya pengembalian utang secara baik dan lancar. untuk menjamin keamanan transaksi utang piutang, pihak kreditur akan mem…
Dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan semakin berkembang, baik Nasional maupun Internasional. Dalam perkembangan ini tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa di antara para pelaku u…
Secara umum tidak banyak tambahan dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004. Ada beberapa aspek perubahan dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini, yang terefleksi juga dalam Edisi ini. Hal pertama ya…
Buku ini memfokuskan pada persoalan tanggung jawab direksi (sebagai organ) maupun setiap anggota direksi (dalam organ direksi) dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perseroan, khususnya yang b…
Buku ini berisi mengenai tugas dan wewenang hakim pemeriksa, hakim pengawas, dan kurator yang ada pada pengadilan niaga. Buku ini berfokus pada masalah/topik perkara kepailitan dan penundaan kewaji…