Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nom…
Buku berjudul “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan” ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya yang terbit pada 2002. Secara substantif buku ini me…
Buku yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini berisi mengenai aspek-aspek hukum kepailitan mulai dan teori hukum kepailitan, pengaturan kepailitan di dalam hukum…
Sebagaimana diketahui, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissement Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 …
Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan maka telah digelar sekitar 31 perkara kepailitan pada tahun 1998…
Kurator adalah orang perorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.…
Sejak tahun 1998, dengan keluarnya Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang tentang Kepailitan (yang sekarang telah menjadi undang-undang), dan dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka prak…
Buku ini membahas secara khusus aspek-aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduany…
Peraturan Kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1906 dengan lahirnya Faillissementsverordening. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya Unda…
Dalam melakukan transaksi utang piutang, pihak kreditur selalu menghendaki adanya pengembalian utang secara baik dan lancar. untuk menjamin keamanan transaksi utang piutang, pihak kreditur akan mem…