Image of Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Text

Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah yang paling menonjol di Indonesia karena ditengarai sebagai penyebab kehancuran ekonomi yang berimplikasi pada terjadinya multi krisis sehingga melahirkan tuntutan reformasi. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Keadaan ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, yang menurut Romli Atmasasmita keprihatinannya diakibatkan karena korupsi di Indonesia sudah membudaya dan pengaruhnya menyebar keseluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini.

Tindak pidana korupsi dalam perkembangan di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun terakhir tidak semakin berkurang bahkan cenderung semakin bertambah baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Perkembangan korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi, termasuk di dalamnya lembaga aparat penegak hukum yang merupakan ujung tombak penegakan supremasi hukum di Indonesia yaitu baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan sudah terkontaminasi, yang menambah parah kualitas korupsi di Indonesia.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TAS 036
Penerbit
Indonesia : .,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786029993165
Klasifikasi
TAS 036
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar