Image of KORUPSI KEBIJAKAN APARATUR NEGARA DAN HUKUM PIDANA

Text

KORUPSI KEBIJAKAN APARATUR NEGARA DAN HUKUM PIDANA

Dalam buku ini, menguraikan secara deskriptif ajaran sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) tidak saja dari sisi fungsi negatif yang cukup dikenal selama ini, tetapi juga melalui pengakuan fungsi positif. Tujuannya adalah untuk dapat lebih menjangkau perbuatan yang tidak tersentuh melalui perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, padahal masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai tercela dan koruptif. Penilaian fungsi positif itu memang nantinya akan menimbulkan problematis di antara 2 kutub tujuan hukum, yaitu mempertahankan asas kepastian hukum dengan penegakan prinsip keadilan. Sedangkan istilah pembalikan beban pembuktian dalam delik gratifikasi yang merupakan salah satu sarana menghidupkan aturan suap dalam tindak pidana korupsi, meski eksistensi norma itu tidaklah optimal. Selain itu, persoalan overheidsbeleid masih menjadi grey area terhadap soal kompetensi peradilan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan diskresioner aktif.

Ketersediaan
B00486345.01 ADJ kTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.01 ADJ k
Penerbit
Jakarta : DIADIT MEDIA.,
Deskripsi Fisik
xii + 712 hal.; 22 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-3957-61-1
Klasifikasi
345.01
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama Cet. Ke-2
Subjek
HUKUM PIDANA
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar