Text
Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan melalui perekonomian nasional yang mandiri dan handal yang didukung dengan infrastruktur Perdagangan yang efektif dan efisien. salah satu infrastruktur perdagangan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi.rnPerdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan sistem Perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Agar Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi harus dilandasi dengan perangkat hukum yang kuat. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 merupakan landasan hukum untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dengan perangkat peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Keputusan Bappebti. Pada edisi perdana ini, diterbitkan Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi dalam satu buku yang berjudul Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan melakukan aktivitas dibidang Perdagangan Berjangka Komiditi.rn""
B00685 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain