Image of Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Text

Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, keberadaan undang-undang dan peraturan lainnya menjadi sebuah conditio sine quanon. Hal ini mengingat, sistem hukum Eropa Kontinental dengan paradigma positivistiknya, mengharuskan sebuah norma dan atau aturan yang akan diberlakukan harus diwujudkan dalam bentuk hukum positif. Karena itu, adanya teori hukum legistik,' menjadi push faktor bagi seluruh elemen bangsa yang terkait untuk menyusun undang-undang.rnSecara operasional, meskipun kewenangan untuk menyusun UU berada pada tangan anggota DPR (disebut dengan inisiatif dewan) sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1), namun dalam prosesnya, tetap saja melibatkan seluruh elemen bangsa terkait, termasuk pemerintah yang juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang (disebut usulan pemerintah). Bahkan sebelum RUU tersebut disahkan oleh DPR, Keterlibatan pihak lain diluar DPR dan Pemerintah tetap dibutuhkan, terutama dalam kaitan dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya adalah hearing (dengar pendapat ) dan uji publik, dengan tujuan mencari dan mendapatkan masukan dari masyarakat terkait dengan RUU yang disahkanrn

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
347.014 ARI h
Penerbit
Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.,
Deskripsi Fisik
xxvi+1398 hlm.; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-8730-19-8
Klasifikasi
347.014
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama Cet ke-1
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar