Text

Politik Hukum di Indonesia

---

Intervensi Politik atas HukumrnTidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka lantas bertanya :mengapa hal itu terjadi?rnTernyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana anuira hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.rnUpaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik bukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional Dieh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnyafnaupun dalam implementasi dan penegakannya.rnrnAsumsi DasarrnBuku ini merupakan upaya memberi penjelasan akademis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk situasi dan kondisi Indonesia, dengan menggunakan asumsi bahwa hukum merupakan produk politik. Dengan asumsi ini maka dalam menjawab hubungan antara keduanya itu hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan nielihat realitas, bahwa pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang salin: berinteraksi dan bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah u,tuk membuat Undang-undang (UU) sebagai produk hukum pada hakikatn . merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi UU. UU yang lahir dari kontestasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari adegan kontestasi politik itu. Inilah maksud pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik.rn

---

Ketersediaan

B00553

348.598 MOH p

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 MOH p

Penerbit

Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia., 2001

Deskripsi Fisik

vii + 406 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-8391-66-7

Klasifikasi

348.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Pertama Cetakan ke-2

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

MOH. MAHFUD MD

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar