Image of Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase

Text

Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh pengadilan negeri yang merupakan bagian dari peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. 74, TLN RI 2951) jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1999 No. 147, TLN RI No. 3879) jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 No. 8),' bahwa ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, maka kemudian penyelesaian perkara kepailitan diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ketersediaan
B00514346.078 598 HAR pTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
346.078 598 HAR p
Penerbit
Jakarta : KENCANA.,
Deskripsi Fisik
xiv + 352 hlm; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-1486-43-9
Klasifikasi
346.078 598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama Cet. Ke-1
Subjek
HUKUM KEPAILITAN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar