Image of Amandemen Undang-Undang PSK UU RI No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Text

Amandemen Undang-Undang PSK UU RI No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keberadaan saksi dan korban sangat menentukan dalam mengungkapkan adanya suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana oleh karenanya undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang lebih disempurnakan dari undang-undang terdahulu. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain mengatur: 1) Penguatan Kelembagaan LPSK di antaranya peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal, dan pembentukan dewan penasehat, 2) Penguatan Kewenangan LPSK, 3) Perluasan subjek perlindungan, 4) Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban, 5) Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga 6) Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku, 7) mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu 8) Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Ketersediaan
B01021348.02 IND uTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
348.02 IND u
Penerbit
Jakarta : Sinar Grafika.,
Deskripsi Fisik
20,5 cm + 11 cm; viii + 250
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-007-594-8
Klasifikasi
348.02
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama Cet. Ke-1
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar