Buku ini membahas secara khusus aspek-aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduany…
Peraturan Kepailitan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1906 dengan lahirnya Faillissementsverordening. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya Unda…
Soekardono mengatakan hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, huk…
Dalam melakukan transaksi utang piutang, pihak kreditur selalu menghendaki adanya pengembalian utang secara baik dan lancar. untuk menjamin keamanan transaksi utang piutang, pihak kreditur akan mem…
As we approach the second millenium, it is clear that almost all major companies now operate in an international market place. Accordingly, it is an inescapable fact that an economic downturn in an…
Sebagai upaya konsistensi dari Tim Redaksi Tatanusa dalam menerbitkan buku mengenai perkara kepailitan yang telah dilakukan sejak tahun 1998 hingga sekarang, dengan ini Tim Redaksi Tatanusa kembali…
Upaya memudahkan masyarakat dalam mengakses perkara-perkara kepailitan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ini kami Tim Redaksi Tatanusa kembali men…
Buku ini berisi 14 putusan yang meliputi 11 putusan pernyataan pailit dan 3 putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan dilengkapi dengan Daftar Penunjuk Nama dan Nomor Perkara
Dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan semakin berkembang, baik Nasional maupun Internasional. Dalam perkembangan ini tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa di antara para pelaku u…